Saya Sangat Mendukung Habib Rizieq Jadi Presiden

Afriadi Sanusi
Peneliti di Jabatan Sains Politik Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia

Capek, bosan dan kecewa bahkan marah karena negara ini tidak pernah keluar dari lingkaran syaithan kepemimpinan pemerintahan yang zalim –Diktator-KKN-Penyalahgunaan Kuasa sejak negara ini lahir tahun 1945 hingga sekarang. Pajak retribusi dikutip setiap waktu tapi jalan berlobang dan infrastruktur lainnya yang lemah dibiarkan begitu saja. Dengan kekayaan alam yang melimpah, Indonesia tidak bisa menerapkan wajib belajar gratis sampai S1 seperti di Malaysia atau jalan tol gratis antar popinsi dan kereta api angkutan umum gratis seperti di Thailand, belum lagi kita melihat Brunei yang menggaji setiap bayi yang lahir atau Singapura yang bebas korupsi menjadikan rakyatnya seperti raja yang harus dilayani atau seperti bayi yang harus dijaga, dilindungi dan disayangi oleh pemerintah.

Rasanya saya cukup terpelajar dengan Pendidikan S3 bidang politik Islam. Tentu saja berdasarkan ilmu yang sangat sedikit ada pada saya itu, pilihan saya bukan berdasarkan emosi, dan pertimbangan tidak masuk akal lainnya. Dan juga sampai saat ini saya tidak pernah menjadi anggota partai manapun.

Saya mendukung Habib jadi Presiden karena Habib Rizieq bukanlah seorang koruptor sang pengkhianat dan penghancur Negara bangsa. Dia juga bukan seorang teroris yang sering menjadi umpan inteligen untuk membuat huru hara untuk tujuan kepentingan ekonomi dan politik pihak tertentu di negara ini.

Pendidikan Habib Rizieq adalah S2 menuju S3 di Universitas tertua dan terbaik di Malaysia, University of Malaya (UM). Hasil Tesis S2-nya bidang politik di Indonesia mendapat pujian sangat cemerlang dimata seorang tokoh Profesor senior di Malaysia.

Satu kata dengan perbuatannya, tidak neko-neko, plin plan, genggam bara atau munafik. Dia istiqomah, jujur, adil dan bekerja –tidak hanya bicara-. Sering membantu tugas dan tanggung jawab polisi yang digaji dari uang rakyat tapi terkadang tidak menjalankan tugas mereka, padahal jelas didepan mata perkara melanggar hukum sering dibiarkan begitu saja.

Menurut saya, Habib memiliki peluang jadi Presiden Negara Republik Indonesia karena dia beridiri di tengah tanpa memiliki partai dan mazhab tertentu. Tidak ada isu sentimen calon Muhammadiyah dan calon NU yang biasanya sering menjadi alat musuh Islam memecah belah suara dan menghambat naiknya calon Islam jadi pemimpin negara ini.

Walaupun media selalu menjelek, memburuk dan membusukkan namanya melebihi kejahatan para koruptor dan teroris di Negara ini. Gerakannya juga sering dimanfaatkan untuk pembohongan, pengalihan isu, pencitraan dan penyalahgunaan kuasa rejim di Negara ini.

Saya melihat rakyat sudah semakin cerdas, pintar, selektif dan kritis sehingga rakyat tidak mudah dibodohi lagi seperti zaman Orde Lama dan Orde Baru. Walaupun tahap pendidikan rakyat kita tidak setinggi di Singapura, Malaysia dan Negara lainnya, namun kebebaasan media cukup memberi pendewasaan politik pada rakyat. Namun tentu saja sering juga suara mereka terjual karena alasan kemiskinan, keperluan dan sebagainya.

Saya melihat semua calon presiden yang ada sekarang ini hanyalah bugih lamo -lagu lama-. Dengan kepemimpinan mereka, Indonesia tidak akan pernah keluar dari lingkaran syaitan pemerintahan yang zalim –Diktator-Korupsi, Kolusi, Nepotisme-Penyalahgunaan kuasa- dan seterusnya.

Alasan mengapa saya menolak semua calon Presiden yang ada sekarang, karena mereka adalah orang lama, kiprah dan gebrakan mereka selama ini sudah diketahui umum dan modal mereka untuk jadi Presiden jauh lebih banyak dari jumlah total gaji yang akan mereka terima selama mereka menjadi Presiden nanti. Falsafah hidup, tujuan, dan matlamat mereka bukanlah kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tetapi uang, kekuasaan dan golongan. Mustahil mereka akan mau kerja bakti tanpa pamrih atau ada udang di belik peyek dinegara ini.

Menurut saya; calon Presiden dari partai; tuhan, kiblat dan tujuan mereka adalah politik kekuasaan dan kepentingan yang sudah sangat mengecewakan dan menyusahkan rakyat selama ini.

Lagipun saya tidak akan pernah mau mendukung calon Presiden militer atau mantan militer apalagi Polisi, alasannya, disamping sumber daya manusia mereka yang lemah, juga tidak ada Negara yang maju karena dipimpin oleh militer atau mantan militer di dunia ini.

Semoga Allah SWT meridhoi pilihan saya untuk mendukung Habib Rizieq menjadi Presiden Negara Republik Indonesia. Amin..

sumber: http://suara-islam.com/detail.php?kid=4431

Urgensi Mengelola NKRI dengan Syariah

KH Muhammad Al Khaththath
Sekjen FUI

Tulisan di kolom ini nomor lalu (kolom MUHASABAH, Tabloid SUARA ISLAM edisi 133, red) “Turunkan SBY, Angkat Presiden Syariah” mendapat banyak tanggapan. Seperti biasanya, ada pro kontra. Yang pro adalah umat yang merindukan pemimpin yang mampu mewujudkan NKRI yang bersih dari korupsi, kemaksiatan, liberal, dan aliran sesat, serta bisa membawa bangsa Indonesia sejahtera dunia akhirat. Yang kontra adalah mereka yang anti syariat. Ada juga yang tidak setuju dengan alasan menolak demokrasi dan pemilu.

Wacana presiden syariah memang belum pernah dikemukakan para politisi maupun aktivis gerakan Islam. Oleh karena itu, dalam dialog publik Aliansi Pergerakan Islam (API) Jawa Barat di Darul Hikam kawasan Dago Bandung, Sabtu 14 April kemarin, saya menyampaikan beberapa pokok pikiran tentang urgensi presiden syariah untuk mengelola NKRI dengan syariah. Urgensi Presiden Syariah yang mengelola NKRI dengan syariah adalah untuk memberikan jalan keluar atas kegagalan pemerintah hari ini mencapai tujuan kemerdekaan bangsa yang mayoritas muslim ini.

Menurut pembukaan UUD 1945 tujuan didirikannya NKRI adalah untuk membentuk Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Selain itu pembukaan menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Faktanya hingga hari ini tujuan tersebut belum tercapai. Secara de jure Indonesia merdeka, namun de facto Indonesia belum merdeka. Indonesia tersandera jebakan utang (debt trap). Reformasi tahun 1998 dengan Letter of Intent (LoI) IMF malah membuat ekonomi NKRI berdarah-darah. Kekayaan alam dikuras asing, asset-asset Negara habis terjual, BUMN diprivatisasi, harga barang dan jasa terus meroket, daya beli rakyat semakin lemah, utang pemerintah mencapai 1700T, dan pembayaran bunga serta cicilan pokok di APBN tiap tahun di atas 100T. Tahun ini pemerintah menganggarkan 170T. Industri dan pertanian kita hancur digilas barang-barang impor. Indonesia justru pasar empuk bagi luar negeri. Mereka mengeruk keuntungan besar dari perilaku konsumeristik bangsa. Bisa dihitung berapa keuntungan Sing-Tel, BUMN Singapura, dari Telkomsel setelah anak perusahaan Telkom itu dijual oleh Menteri BUMN Laksamana Sukardi?  Liberalisasi di segala bidang membuat NKRI semakin terpuruk!

Jelas akar masalahnya karena adanya gap antara pernyataan syukur kepada Allah SWT atas nikmat kemerdekaan dan dasar Ketuhanan YME dengan implementasinya dalam berbagai perundangan dan kebijakan Negara yang justru memisahkan agama dari negara. Kecenderungan sekularistik yang berwujud anti syariah itu tampak dalam penolakan terhadap beberapa RUU yang dianggap berbau syariah, seperti RUU Sisdiknas, RUU Anti Pornografi Pornoaksi, dll. Juga ancaman pembatalan perda-perda syariah.

Jelaslah bahwa kegagalan NKRI adalah akibat menjauhkan syariat Allah SWT, Tuhan YME, dari peraturan dan perundangan NKRI akibat paradigma sekularistik tersebut. Siapapun yang melakukan hal itu pasti akan hina di dunia dan akan diadzab di akhirat (QS. Al Baqarah 85). Na’udzubillahi mindzalik!

Oleh karena itu, solusinya adalah taubat nasional dan kembali kepada syariat Islam secara kaffah, menyeluruh (QS. Al Baqarah 208). Tidak lagi mengambil sebagian hukum syariat Islam yang disukai dan menolak hukum syariat Islam yang tidak disukai.

NKRI bersyariah adalah NKRI yang menjalankan seluruh fungsi-fungsi pemerintahan NKRI dengan syariah Allah SWT, Tuhan YME. Presiden atau kepala Negara dan seluruh pembantunya mengelola NKRI dengan syariah. Sehingga NKRI mengimplementasikan rasa syukur kepada Alalh SWT secara praktis dengan mensyariahkan seluruh perangkat Negara dan undang-undang serta segala peraturannya. Maka undang-undang  Allah SWT, yakni nash-nash Al Quran dan As Sunnah, menjadi undang-undang tertinggi dan menjadi sumber hukum bagi segala perundangan yang ada di NKRI. Sehingga dasar Negara Ketuhanan Yang Maha Esa praktis terwujud, tidak diselewengkan dengan bercokolnya UU Anti Tuhan (Sosialis Komunis) dan Anti Kekuasaan Tuhan  (Sekularis LIberalis).

NKRI bersyariah adalah NKRI yang independen dari segala tekanan ideology asing, baik komunis maupun sekularis liberalis. NKRI yang hanya taat dan menghambakan diri kepada  kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Rabbunnaas, Maalikunnaas, Ilahunnaas.  NKRI yang berdaulat, yang mewujudkan firman Allah SWT: (yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar…(QS. Al Hajj 41).

NKRI bersyariah insyaallah mendapatkan jaminan limpahan keberkahan Allah SWT karena penyelenggaraan Negara betul-betul mencerminkan sikap takwa para pemimpin dan rakyatnya (QS. Al A’raf 96).

NKRI bersyariah insyaallah akan menyampaikan bangsa Indonesia kepada tujuan kemerdekaan yang sudah ditebus dengan darah para syuhada.  Insyaallah para syuhada di alam kubur akan tersenyum melihat generasi penerusnya hidup merdeka, berdaulat, adil, dan makmur dalam naungan syariat, rahmat,  dan barakah Allah SWT.  Wallahua’lam! 

sumber: http://www.suara-islam.com/detail.php?kid=4406

LUMAT: Lima Tuntutan Umat, Aksi Indonesia Tanpa Maksiat

PERNYATAAN PERS FUI
“Lima Tuntutan Umat dalam Aksi Indonesia Tanpa Maksiat”

Hari-hari ini Indonesia semakin menangis. Rakyat yang sudah sedemikian susah, bahkan untuk sekedar mencari sesuap nasi, kini diteror dengan rencana kebijakan kenaikan harga BBM yang pasti akan memicu kenaikan harga barang dan jasa yang tentunya sangat memukul perasaan rakyat. Namun tampaknya pemerintah yang sudah tak punya hati akan tetap memaksakan kebijakan yang sangat zalim itu.   

Mencermati keadaan NKRI yang cenderung semakin tidak stabil  dan keadaan semakin kacau akibat tatanan ekonomi yang semakin kapitalistik liberalistik di mana seluruh sektor kekayaan rakyat dikuasai oleh antek-antek dan modal asing serta sistem politik yang semakin berbiaya tinggi akibat sistem pilihan langsung demokratis liberal. Penerapan sistem ekonomi dan politik liberal yang sangat berpihak kepada asing dan mengeksploitasi rakyat yang mayoritas muslim ini menyebabkan korupsi merajalela, pengangguran semakin banyak, daya beli masyarakat semakin turun, birokrasi semakin mencekik masyarakat, rakyat semakin sengsara, moral ambruk, dan hedonisme merajalela, pornografi dan pornoaksi merebak, dan kemaksiatan meluas terjadi dimana-mana.  

Maksiat hakikatnya adalah memilih pilihan selain apa yang diputuskan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya (QS. Al Ahzab 36). Apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan mereka enggan melaksanakan, sedangkan apa yang Allah dan Rasul-Nya larang mereka langgar. Allah SWT perintahkan kepada penguasa untuk menjaga agama dari berbagai aliran sesat yang merusak agama, mereka enggan melaksanakan. Ahmadiyah yang jelas menodai Islam mereka lindungi. Demikian juga berbagai aliran sesat yang menyimpangkan aqidah umat mereka lindungi atas nama HAM dan hak-hak warga Negara sambil melupakan hak Allah, hak Rasulullah saw., dan hak Umat Islam. Buku-buku dan film liberal yang menghujat Islam dan menyesatkan umat mereka lindungi atas nama hasil karya seni. Perilaku menyimpang seperti seks bebas dan homoseks serta lesbian mereka jaga sementara para pejuang Islam yang berusaha melakukan amar ma’ruf nahi mungkar mereka tangkap dan jebloskan ke dalam penjara dengan alasan mengganggu ketertiban dan melanggar hukum. Bahkan para pejuang yang meneriakkan syariat, daulah, dan jihad mereka bungkam dengan dalih perang melawan radikalisme dan terorisme. Sungguh itu semua perbuatan zalim yang dilarang mereka lakukan dan haram bagi umat berpihak kepada mereka. Allah SWT berfirman: 

Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolongpun selain daripada Allah, Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. (QS. Huud 113)

Allah SWT dan Rasul-Nya melarang para pejabat dan penguasa melakukan tindak korupsi (QS. Ali Imran 161), tapi kebanyakan mereka melanggarnya. Bahkan sistem politik liberal berbiaya tinggi telah menjerumuskan para pejabat dalam lingkaran korupsi yang tak berkesudahan. Inilah yang dialami oleh  banyak sekali pejabat hari ini dan juga kasus korupsi besar seperti Wisma Atlit dan Century yang melibatkan para petinggi partai berkuasa. Kiranya para petinggi partai lain pun keadaannya tidak terlalu berbeda nyata. Oleh karena itu, sistem politik dan ekonomi liberal yang jelas pro kapitalis imperialis asing harus segera diakhiri.  

Kini para penguasa memukul rakyat banyak yang mayoritas muslim dengan kebijakan zalim menaikkan harga BBM dengan alasan  menyelamatkan APBN. Untuk menyelamatkan APBN kenapa pilihannya adalah mencabut “subsidi” BBM yang berdampak menaikkan harga BBM yang pasti akan berdampak menaikkan harga-harga barang dan jasa yang pasti akan semakin mencekik rakyat yang daya belinya sudah sedemikian merosot. Kenapa mereka tidak memangkas anggaran rutin pemerintah yang terlalu bermewah-mewah, mengurangi gaji pejabat dan anggota DPR?. Kenapa mereka tidak menyetop pembayaran cicilan hutang LN dan bunganya yang tiap tahun melebihi Rp.100 triliun, padahal pengurangan subsidi BBM hanya sekitar Rp. 40-50 triliun saja.?. 

Maka wajarlah kalau rakyat menduga bahwa kenaikan harga BBM adalah agenda asing yang sudah merampok lebih dari 80% tambang-tambang minyak bumi milik rakyat di seluruh wilayah NKRI dan kini akan merogoh kocek rakyat Indonesia melalui kenaikan harga BBM, bahkan perogohan itu semakin sempurna  nantinya bilamana subsidi BBM dicabut sama sekali dan harga disetarakan dengan harga New York, yakni sekitar Rp. 9500 per liter!   

Padahal pendapatan perkapita warga Negara AS itu sebesar USD 46.860/ Rp. 428 juta per orang pertahun atau sekitar 13 kali pendapatan perkapita rakyat Indonesia yang USD 3,500/Rp 31,8  juta per orang pertahun. Artinya, jika harga bensin di Indonesia Rp 1000,- per liter  pun relatif masih lebih mahal daripada harga di AS. Apalagi kalau dinaikkan menjadi harga setara AS. Ini adalah kezaliman yang nyata kepada rakyat dan kemaksiatan yang besar kepada Allah dan Rasul-Nya yang memerintahkan agar pemimpin melindungi dan memajukan kesejahteraan umum segenap rakyat Indonesia.  

Dengan demikian, kalau masih punya iman dan rasa malu, mestinya penguasa hari ini, khususnya presiden dan wakil presiden mengundurkan diri dan jadi warga biasa saja. Biarlah pemerintahan diserahkan kepada ahlinya, yakni ulama pejuang syariah yang tahu cara memerintah dan menjaga kemaslahatan rakyat dengan hukum syariat Allah SWT. 

Oleh karena itu, dalam AKSI SEJUTA UMAT “INDONESIA TANPA MAKSIAT” ini, Forum Umat Islam (FUI) menyampaikan Lima Tuntutan Umat kepada pemegang mandat kekuasaan NKRI ini sebagai berikut:    

1. Bersihkan Indonesia dari Korupsi dan Berbagai Kemaksiatan
2. Bersihkan Indonesia dari Liberal Sumber kemaksiatan
3. Bersihkan Indonesia dari Ahmadiyah dan Aliran Sesat Lainnya
4. Tolak Kenaikan Harga BBM
5. Turunkan SBY, Angkat Presiden Syariah.

Selanjutnya kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya para ulama, habaib, dan berbagai pimpinan organisasi dan lembaga Islam untuk merapatkan barisan dan memperkuat ukhuwah Islamiyyah serta berjuang bersama Forum Umat Islam (FUI) untuk menegakkan syariat Allah SWT yang penuh berkah bagi seluruh rakyat Indonesia secara formal dengan mengangkat Presiden NKRI bersyariah yang akan memimpin dan mengelola NKRI dengan syariah sehingga NKRI menjadi negara yang baik serta diridloi oleh Allah SWT (baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur). Allah SWT berfirman: 

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (QS. Al A’raf 96).

Jakarta, 30 Maret 2012/ 7 Jumadil Awal 1433 H

Forum Umat Islam

KH. Muhammad Al KhaththathSekretaris Jenderal

Capres Syariah: Muqaddimah dari Revolusi! Siapa Mau Ikut?!!

JAKARTA (VoA-Islam) – Tak dipungkiri, ada sebagaian masyarakat muslim Indonesia yang merindukan tegaknya hukum syariah di negeri ini. Untuk mewujudkan itu, tentu saja harus memiliki pemimpin bersyariah, yang dari track recordnya giat mensosialisasikan dan memperjuangkan tegaknya syariah selama ini.

“Sebagian Umat Islam memang merindukan tegaknya syariah di Indonesia, tapi terhalang oleh sistem atau peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, ada upaya yang mencabut Perda Anti Miras, dengan dalih ada peraturan yang lebih tinggi, yakni Keppres,” kata Ketua FPI bidang amar maruf nahi munkar, Munarman saat menjadi pembicara dalam talkshow “Saatnya Memimpin Indonesia dengan Syariah”, Senin (12/3) sore, di Ruang Anggrek, Istora  Senayan, Islamic Book Fair 2012.

Hadir sebagai pembicara, yakni: Munarman (menggantikan Habib Rizieq yang sedang safari dakwah ke Kalimantan), KH. Muhammad al-Khaththath (Sekjen FUI), dan Ustadz Abu Jibril (MMI). Terlihat antusias pengunjung Islamic Book Fair yang hadir dalam talkshow tersebut. Dibanding talkshow-talkshow sebelumnya, kabarnya, inilah jumlah peserta talkshow terbesar dalam IBF tahun ini.

Seperti diketahui, penggagas Capres Syariah ini adalah KH. Muhammad Al Khaththath dan kawan-kawan di Forum Umat Islam (FUI). Ada tiga nama yang diusung umat Islam untuk memilih pemimpin bersyariah,yakni: Habib Muhammad Rizieq Syihab (Ketua Umum FPI), Ustadz Abu Bakar Baasyir (Amir JAT), dan Ustadz Abu Jibril (Ketua MMI).

Kenapa hanya tiga nama yang diusung sebagai Capres Syariah? Menurut Al Khaththath, selama ini kita tahu bahwa Habib Rizieq Syihab adalah musuh bebuyatannya kaum liberal, sedangkan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir dikenal sebagai musuhnya Amerika Serikat, dan merupaka sosok yang paling vulgar mendambakan daulah dan khilafah Islamiyah. Adapun Ustadz Abu Jibril juga dikenal sebagai figur yang selama ini menginginkan tegaknya syariah di Indonesia.

“Ketiga calon presiden tersebut, telah memenuhi syarat. Mereka muslim banget, laki-laki banget, dan merdeka. Jika orang sering mengakatakan NKRI harga mati, maka begitu juga NKRI Bersyariah pun harga mati,” kata Al Khaththath dengan suara serak. 

Al Khaththath mengatakan, gagasan Capres Syariah telah terinspirasi dengan metode Ary Ginanjar dari MQ yang out of the box ketika ingin mewujudkan sesuatu. Karena itu kita harus berani melakukan terobosan.

“Kita tidak bisa serta merta menilai demokrasi adalah sistem kufur, tapi tetap menggunakan KTP.  Jika umat Islam terkungkung karena menilai demokrasi sistem kufur, akibatnya umat Islam tidak punya visi ke depan, dan kita tidak bisa bertemu dengan berbagai kelompok Islam yang ada. Jika terkungkung, akhirnya, kita hanya menjadi kelompok kecil saja,” tandas Al Khaththath, Pemimpin Umum Tabloid Suara Islam.

Edukasi Umat Islam

Dikatakan Munarman, pernah di tahun 1999, sebuah ormas Islam bernama GARIS yang dipimpin oleh Chep Darmawan, menggagas pertemuan dengan para ulama di Jawa Barat. GARIS menggagas untuk merevisi KUHP konvensional dengan KUHP yang bersyariah dan dilandasi oleh semangat Piagam Jakarta. Setelah divoting, ternyata hanya 15% yang menyetujui.

KH. Abdul Qadir Jaelanni juga pernah melakukan survey kecil-kecilan tentang Indonesia Bersyariah. Jika sebelumnya pernah menunjukkan angka 47,9%, lalu menurun menjadi 13%. Ini artinya, makin banyak umat Islam yang tidak melek syariah.

Dalam sistem sekuler, untuk bisa memenuhi kesepakatan, setidaknya harus mencapai 50% suara. Maka, hal ini menjadi penghalang untuk memuluskan wacana Capres bersyariah. “Ada kesombongan mereka yang duduk di parlemen. Mereka memvoting hukum Allah, apakah cocok dengan manusia atau tidak. Yang pasti, kerinduan umat Islam untuk memiliki pemimpin yang menegakkan hukum syariah di negeri tak bisa terbantahkan,” ungkap Munarman.

Gagasan Kontroversial?

Diakui al Khaththath, banyak di kalangan umat Islam di Indonesia sendiri yang menganggap gagasan ini sebagai sesuatu yang mustahil dan kontroversial, tapi menarik. Hanya dengan revolusi cita-cita tegaknya syariah itu akan terwujud. Padahal, Capres Syariah adalah Muqaddimah dari Revolusi.  “Sekaliber Muhammad Natsir sendiri belum pernah mengajukan nama pemimpin bersyariah ketika itu. Yang menarik, Prof Nasarudin Umar dari Kemenag RI menyambut baik gagasan Capres syariah.”

Melihat konstalasi politik, untuk mewujudkan kekhalifahan Islam tergantung pada masyarakat di tingkat grassroot. Realita yang sering dihadapi saat berlangsung pemilihan pemimpin, baik di tingkat nasional maupu daerah, adalah adanya factor kecurangan, dan rekayasa mesin penghitung suara.

Menurut Al-Khaththath, harus diakui, hingga saat ini, umat Islam belum teredukasi (terdidik), terutama kesadaran untuk memilih pemimpin yang memperjuangkan syariah. “Saat ini masih ikut-ikutan saja,” ujar Sekjen FUI.

Kerinduan tegaknya syariah di Indonesia, dapat dilihat dari kebijakan pemerintah daerah setempat yang telah memberlakukan sejumlah Perda tentang anti miras dan pelacuran. Ini menunjukkan, aspirasi umat Islam telah ditangkap dan ditanggapi oleh partai Islam, bahkan partai sekuler sekalipun.

“Sudah saatnya kita mencari formulasi untuk memuluskan pemilihan capres bersyariah. Tugas kita adalah menghimpun sebanyak-banyaknya relawan-relawan untuk mensosialisasikan jalannya pemilihan capres bersyariah,” kata Munarman yang diamini oleh al-Khaththath. Desastian

FUI Bertemu Djoko Suyanto, Istana Dukung Capres Syariah

Jakarta (SI ONLINE) - Menjelang isya', seorang perwira polisi berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) mendatangi mobil komando aksi FUI di Lapangan Monas. Dia mengabarkan bahwa pihak Istana siap menerima tujuh orang anggota delegasi.

FUI langsung merespon dan menyiapkan tujuh orang yang diminta. Diantaranya Habib Rizieq Syihab (FPI), KH Muhammad Al Khaththath (FUI), Ustadz Abu Jibril (MMI), H. Munarman (FPI), H. Chep Hernawan (GARIS), Firman (JAT), dan Sholeh As'ad (Matla'ul Anwar).

Sekitar pukul 20.45 WIB, delegasi keluar dari Istana dan langsung naik ke atas mobil komando. Kepada massa umat Islam dan wartawan yang meliput, Sekjen FUI KH Muhammad al Khaththath menyampaikan bahwa delegasi FUI diterima oleh Menkopolhukam Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto, Staf Khusus Presiden Daniel Sparingga, Jubir Presiden Julian Aldrin Pasha dan sejumlah pejabat lainnya.

Di Istana, kata Ustadz Al Khaththath, FUI menyampaikan Lima Tuntutan Umat (LUMAT) yang diusung dalam aksi Indonesia Tanpa Maksiat.

Pertama, FUI meminta penguasa untuk membersihkan Indonesia dari virus korupsi dan berbagai kemaksiatan. FUI juga meminta agar KPK tidak hanya menangkap koruptor, tetapi juga menyita harta mereka. "Supaya kas negara besar dan tidak perlu mencabut subsidi BBM", katanya.

Kedua, FUI meminta penguasa membersihkan Indonesia dari Liberal yang merupakan sumber kemaksiatan. "Kita sebutkan bahwa kemaksiatan terjadi tidak jauh dari istana ini. Ini juga akibat dari Liberalisme", sebutnya.

Ketiga, FUI meminta penguasa membersihkan Indonesia dari Ahmadiyah dan aliran sesat lainnya. Alasannya, Ahmadiyah adalah aliran sesat yang sudah difatwakan majelis ulama. "Sebagai umat Islam kita harus patuh pada fatwa Majelis Ulama. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan wajib melaksanakan terlebih dahulu", kata Al Khaththath.

Keempat, FUI menyatakan bahwa umat Islam menolak kenaikan harga BBM. "Kita sampaikan ketidaktepatan dalil atau alasan pemerintah. Kita minta pemerintah agar tidak mencabut subsidi BBM, tetapi harus menolak membayar utang dan cicilan utang luar negeri", tandasnya.

Kelima, secara tegas FUI meminta agar SBY-Boediono turun dari jabatannya. Solusinya, FUI menginginkan agar Capres Syariah yang diangkat. "Itu yang paling panas saudara. Karena pihak istana keberatan menurunkan orang yang memang badannya sangat berat", kata al Khaththath.

Meski demikian, lanjut Al Khaththath, istana juga tidak keberatan dengan adanya gagasan Capres Syariah. Djoko Suyanto, lanjut Al Khaththath, meminta agar kalimat "Turunkan SBY" dicoret, sehingga tuntutan kelima yang awalnya "Turunkan SBY, Angkat Capres Syariah", cukup menjadi "Angkat Presiden Syariah".

"Jadi istana sangat setuju kalau diangkat presiden syariah", lanjut Al Khaththath.

Akhirnya dalam audiensi itu disimpulkan, agar disampaikan ke SBY, dengan kalimat "Turunkan SBY, agkat Presiden syariah, kecuali jika SBY mau menjadi presiden syariah".

"Kalau SBY siap melaksanakan Syariah tidak perlu turun, kita akan dukung bareng-bareng. Tapi kalau dia tidak sanggup ya apa boleh buat tahu diri aja, dari pada diturunkan lebih baik turun sendiri", kata al Khaththath.

Kepada Djoko Suyanto, FUI meminta agar ia tidak hanya menyampaikan lima tuntutan umat itu kepada SBY, tetapi juga turut memperjuangkannya dalam sidang kabinet supaya poin 1-5 benar-benar diwujudkan.

"Kita tidak masalah dengan orang per orang, yang penting kebijakannya. Asal sesuai syariah ya kita dukung", pungkasnya.[]

sumber: http://suara-islam.com/read4378-FUI-Bertemu-Djoko-Suyanto,-Istana-Dukung-Capres-Syariah.html

Syariah Negerinya Syariah Presidennya

wartaislam.com--Untuk menyelamatkan negeri ini dari kehancuran dan kesengsaraan, tentu saja mestinya dikelola bukan dengan aturan sekuler melainkan harus menggunakan sistem syariah. Dalam arti kata, bahwa NKRI harus Syariah, di mana negaranya tetap tapi pengelolaan negaranya harus berdasarkan syariah. "Inilah yang harus kita coba diterapkan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah. Dengan tidak menjalankan syariah berarti ada kemaksiatan di dalamnya. Negeri ini harus sesuai syariat di mana sepenuhnya menjalankan aturan yang ditetapkan oleh Allah bukan yang ditetapkan oleh manusia," tegas Sekjen Forum Umat Islam Muhammad Al Khatath dalam Diskusi Publik bertema "Mengelola Indonesia Dengan Syariah" di Mesjid Darul Ihsan, Perguruan Darul Hikam Kota Bandung (14/4) yang dihadiri ratusan orang.

Dalam pengelolaan negara saat ini, dirinya melihat justeru lebih mementingkan kepentingan duniawi dan melupakan kepentingan akhirat. Katanya, hal itu harus dilaksanakan secara seimbang. Keuntungan jika NKRI bersyariah adalah Allah akan membuka pintu-pintu keberkahan dan itu sangat sesuai dengan Pembukaan UUD 1945. "Sebagai eorang pemimpin yang adil sudah emestinya hanya takut kepada Allah dan atuiran yang cocok di negeri ini untuk menyelamatkan bangsa adalah dengan syariah. Jika perlu Presidennya Syariah," terangnya.

Untuk Presiden Syariah, dirinya mengajak umat Ilam untuk mewujudkan Presiden Syariah ini. Siapa saja boleh jadi Presidennya tetapi dia memiliki komitmen utnuk menjalankan syariah sebagi landasan kehiduypan di negeri ini. Pinya, kaum muslimin pun secara sukarela bisa mensosialisasikan tentang NKRI Syariah dan Presiden Syariah ini. "Mana mungkin umat islams ecara keseluruhan akan mendukung dua hal ini bila masyarakat belum begitu mengetahui apa itu NKRI Syariah dan Presiden Syariah," tambahnya.

AlKhatath menampik jika dirinya akan mengubah NKRI menjadi negara Islam. NKRI tetap saja ada hanya saja diupayakan untuk menmgkuti Syariat Islam yang aturan dibuat oleh Allah bukan oleh manusia. "Intinya kita harus berani memperjuangkannya. Soal nanti terwujud atau tidak itu urfusan nomor dua. Insya Allah jika dilakukan untuk kebaikan kaum muslimin di negeri ini dan semata-mata ibadah kepada Allah, saya kira tak ada yang mustahil di mata Allah," pungkasnya dalam kesempatan tersebut.***(WI-003)