Jakarta
(SI ONLINE) - Menjelang isya', seorang perwira polisi berpangkat Ajun
Komisaris Besar Polisi (AKBP) mendatangi mobil komando aksi FUI di
Lapangan Monas. Dia mengabarkan bahwa pihak Istana siap menerima tujuh
orang anggota delegasi.
FUI langsung merespon dan menyiapkan tujuh orang yang diminta. Diantaranya Habib Rizieq Syihab (FPI), KH Muhammad Al Khaththath (FUI), Ustadz Abu Jibril (MMI), H. Munarman (FPI), H. Chep Hernawan (GARIS), Firman (JAT), dan Sholeh As'ad (Matla'ul Anwar).
Sekitar pukul 20.45 WIB, delegasi keluar dari Istana dan langsung naik ke atas mobil komando. Kepada massa umat Islam dan wartawan yang meliput, Sekjen FUI KH Muhammad al Khaththath menyampaikan bahwa delegasi FUI diterima oleh Menkopolhukam Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto, Staf Khusus Presiden Daniel Sparingga, Jubir Presiden Julian Aldrin Pasha dan sejumlah pejabat lainnya.
Di Istana, kata Ustadz Al Khaththath, FUI menyampaikan Lima Tuntutan Umat (LUMAT) yang diusung dalam aksi Indonesia Tanpa Maksiat.
Pertama, FUI meminta penguasa untuk membersihkan Indonesia dari virus korupsi dan berbagai kemaksiatan. FUI juga meminta agar KPK tidak hanya menangkap koruptor, tetapi juga menyita harta mereka. "Supaya kas negara besar dan tidak perlu mencabut subsidi BBM", katanya.
Kedua, FUI meminta penguasa membersihkan Indonesia dari Liberal yang merupakan sumber kemaksiatan. "Kita sebutkan bahwa kemaksiatan terjadi tidak jauh dari istana ini. Ini juga akibat dari Liberalisme", sebutnya.
Ketiga, FUI meminta penguasa membersihkan Indonesia dari Ahmadiyah dan aliran sesat lainnya. Alasannya, Ahmadiyah adalah aliran sesat yang sudah difatwakan majelis ulama. "Sebagai umat Islam kita harus patuh pada fatwa Majelis Ulama. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan wajib melaksanakan terlebih dahulu", kata Al Khaththath.
Keempat, FUI menyatakan bahwa umat Islam menolak kenaikan harga BBM. "Kita sampaikan ketidaktepatan dalil atau alasan pemerintah. Kita minta pemerintah agar tidak mencabut subsidi BBM, tetapi harus menolak membayar utang dan cicilan utang luar negeri", tandasnya.
Kelima, secara tegas FUI meminta agar SBY-Boediono turun dari jabatannya. Solusinya, FUI menginginkan agar Capres Syariah yang diangkat. "Itu yang paling panas saudara. Karena pihak istana keberatan menurunkan orang yang memang badannya sangat berat", kata al Khaththath.
Meski demikian, lanjut Al Khaththath, istana juga tidak keberatan dengan adanya gagasan Capres Syariah. Djoko Suyanto, lanjut Al Khaththath, meminta agar kalimat "Turunkan SBY" dicoret, sehingga tuntutan kelima yang awalnya "Turunkan SBY, Angkat Capres Syariah", cukup menjadi "Angkat Presiden Syariah".
"Jadi istana sangat setuju kalau diangkat presiden syariah", lanjut Al Khaththath.
Akhirnya dalam audiensi itu disimpulkan, agar disampaikan ke SBY, dengan kalimat "Turunkan SBY, agkat Presiden syariah, kecuali jika SBY mau menjadi presiden syariah".
"Kalau SBY siap melaksanakan Syariah tidak perlu turun, kita akan dukung bareng-bareng. Tapi kalau dia tidak sanggup ya apa boleh buat tahu diri aja, dari pada diturunkan lebih baik turun sendiri", kata al Khaththath.
Kepada Djoko Suyanto, FUI meminta agar ia tidak hanya menyampaikan lima tuntutan umat itu kepada SBY, tetapi juga turut memperjuangkannya dalam sidang kabinet supaya poin 1-5 benar-benar diwujudkan.
"Kita tidak masalah dengan orang per orang, yang penting kebijakannya. Asal sesuai syariah ya kita dukung", pungkasnya.[]
FUI langsung merespon dan menyiapkan tujuh orang yang diminta. Diantaranya Habib Rizieq Syihab (FPI), KH Muhammad Al Khaththath (FUI), Ustadz Abu Jibril (MMI), H. Munarman (FPI), H. Chep Hernawan (GARIS), Firman (JAT), dan Sholeh As'ad (Matla'ul Anwar).
Sekitar pukul 20.45 WIB, delegasi keluar dari Istana dan langsung naik ke atas mobil komando. Kepada massa umat Islam dan wartawan yang meliput, Sekjen FUI KH Muhammad al Khaththath menyampaikan bahwa delegasi FUI diterima oleh Menkopolhukam Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto, Staf Khusus Presiden Daniel Sparingga, Jubir Presiden Julian Aldrin Pasha dan sejumlah pejabat lainnya.
Di Istana, kata Ustadz Al Khaththath, FUI menyampaikan Lima Tuntutan Umat (LUMAT) yang diusung dalam aksi Indonesia Tanpa Maksiat.
Pertama, FUI meminta penguasa untuk membersihkan Indonesia dari virus korupsi dan berbagai kemaksiatan. FUI juga meminta agar KPK tidak hanya menangkap koruptor, tetapi juga menyita harta mereka. "Supaya kas negara besar dan tidak perlu mencabut subsidi BBM", katanya.
Kedua, FUI meminta penguasa membersihkan Indonesia dari Liberal yang merupakan sumber kemaksiatan. "Kita sebutkan bahwa kemaksiatan terjadi tidak jauh dari istana ini. Ini juga akibat dari Liberalisme", sebutnya.
Ketiga, FUI meminta penguasa membersihkan Indonesia dari Ahmadiyah dan aliran sesat lainnya. Alasannya, Ahmadiyah adalah aliran sesat yang sudah difatwakan majelis ulama. "Sebagai umat Islam kita harus patuh pada fatwa Majelis Ulama. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan wajib melaksanakan terlebih dahulu", kata Al Khaththath.
Keempat, FUI menyatakan bahwa umat Islam menolak kenaikan harga BBM. "Kita sampaikan ketidaktepatan dalil atau alasan pemerintah. Kita minta pemerintah agar tidak mencabut subsidi BBM, tetapi harus menolak membayar utang dan cicilan utang luar negeri", tandasnya.
Kelima, secara tegas FUI meminta agar SBY-Boediono turun dari jabatannya. Solusinya, FUI menginginkan agar Capres Syariah yang diangkat. "Itu yang paling panas saudara. Karena pihak istana keberatan menurunkan orang yang memang badannya sangat berat", kata al Khaththath.
Meski demikian, lanjut Al Khaththath, istana juga tidak keberatan dengan adanya gagasan Capres Syariah. Djoko Suyanto, lanjut Al Khaththath, meminta agar kalimat "Turunkan SBY" dicoret, sehingga tuntutan kelima yang awalnya "Turunkan SBY, Angkat Capres Syariah", cukup menjadi "Angkat Presiden Syariah".
"Jadi istana sangat setuju kalau diangkat presiden syariah", lanjut Al Khaththath.
Akhirnya dalam audiensi itu disimpulkan, agar disampaikan ke SBY, dengan kalimat "Turunkan SBY, agkat Presiden syariah, kecuali jika SBY mau menjadi presiden syariah".
"Kalau SBY siap melaksanakan Syariah tidak perlu turun, kita akan dukung bareng-bareng. Tapi kalau dia tidak sanggup ya apa boleh buat tahu diri aja, dari pada diturunkan lebih baik turun sendiri", kata al Khaththath.
Kepada Djoko Suyanto, FUI meminta agar ia tidak hanya menyampaikan lima tuntutan umat itu kepada SBY, tetapi juga turut memperjuangkannya dalam sidang kabinet supaya poin 1-5 benar-benar diwujudkan.
"Kita tidak masalah dengan orang per orang, yang penting kebijakannya. Asal sesuai syariah ya kita dukung", pungkasnya.[]
sumber: http://suara-islam.com/read4378-FUI-Bertemu-Djoko-Suyanto,-Istana-Dukung-Capres-Syariah.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar