Jakarta
(SI ONLINE) - Banyak cara yang dapat diperjuangkan untuk mewujudkan
tegaknya syariah Islam. Diantaranya dengan mengusung calon presiden
syariah. Sebab, meski dalam sejarah kepemimpinan di Indonesia semuanya
dipimpin oleh orang yang beragama Islam, namun terbukti, tak satu pun di
antara mereka yang memperjuangkan tegaknya syariat Islam di bumi
pertiwi.
Lantas, bagaimana jika capres syariah yang didukung oleh umat Islam tidak disertakan dalam pemilihan presiden? Jawabannya adalah umat Islam harus kompak untuk memboikot seluruh calon yang bukan capres syariah. Demikian dikatakan oleh Munarman, Direktur An Nashr Institute dalam Talk Show Capres Syariah “Saatnya Memimpin Indonesia dengan Syariah” di Istora Senayan, Jakarta, Senin (12/3).
Munarman juga menyarankan agar umat Islam yang telah memiliki semangat juang untuk mewujudkan Indonesia Bersyariah agar mengajak sebanyak mungkin orang untuk tidak terlibat dalam pemilu yang di dalamnya tidak ada calon presiden syariah. “Jika ketiga capres syariah (Habib Rizieq, Abu Jibril, Abu Bakar Ba’asyir-red) tidak dicalonkan, kita tidak usah pilih dan ajak sebanyak mungkin orang untuk tidak memilih,” kata Munarman.
Dengan demikian, kata Munarman, jika mayoritas umat Islam dan rakyat Indonesia yang mendukung capres syariah memboikot pemilihan presiden, secara otomatis presiden terpilih dinyatakan tidak sah. “Sebab, suara pemilih tersebut minoritas, sedangkan yang memboikot pemilihan presiden dan justru mendukung capres syariah itulah yang mayoritas,” tambah Munarman.
Ketua DPP Front Pembela Islam (FPI) bidang Nahi Munkar tersebut juga menyayangkan tipologi sebagian orang yang gemar memprotes berbagai kebijakan pemerintah serta sistem yang berlaku di Indonesia, akan tetapi tidak melakukan tindakan riil sebagai wujud penolakan. “Jangan sekedar protes, tapi ketika diajak menumbangkan (kekuasaan) tidak mau,” ujar Munarman.
Dalam kesempatan tersebut, Munarman juga menyemangati umat Islam agar siap berjuang bersama-sama dalam mewujudkan adanya presiden syariah, termasuk jika hal itu harus ditempuh melalui jalan yang berlawanan dengan sistem yang berlaku saat ini. Diantaranya adalah, umat Islam harus siap menghimpun massa untuk menduduki Istana Negara dan sekitarnya selama tujuh hari tujuh malam. “Jumlah massanya harus jutaan, jangan sekedar tiga ratus orang. Dan harus mau bertahan paling tidak hingga seminggu,” kata Munarman.
Tegaknya syariat Islam di bumi pertiwi memang harus terus diperjuangkan, meski hingga tetes darah penghabisan. Sebab, seperti diungkap Munarman, bahwa sebenarnya landasan negara Indonesia adalah Islam, “Tidak ada satu undang-undang pun yang menyatakan bahwa dasar negara (Indonesia) adalah Pancasila,” tandas Munarman. Munarman kemudian menyebutkan bahwa pada pasal 29 UUD 1945 dinyatakan bahwa Indonesia ber-Tuhan pada Tuhan yang satu. “Tuhan yang satu adalah Allah SWT, bukan tuhan-tuhan agama lain yang jumlahnya ada tiga dan sebagainya,” tegas Munarman.
Lantas, bagaimana jika capres syariah yang didukung oleh umat Islam tidak disertakan dalam pemilihan presiden? Jawabannya adalah umat Islam harus kompak untuk memboikot seluruh calon yang bukan capres syariah. Demikian dikatakan oleh Munarman, Direktur An Nashr Institute dalam Talk Show Capres Syariah “Saatnya Memimpin Indonesia dengan Syariah” di Istora Senayan, Jakarta, Senin (12/3).
Munarman juga menyarankan agar umat Islam yang telah memiliki semangat juang untuk mewujudkan Indonesia Bersyariah agar mengajak sebanyak mungkin orang untuk tidak terlibat dalam pemilu yang di dalamnya tidak ada calon presiden syariah. “Jika ketiga capres syariah (Habib Rizieq, Abu Jibril, Abu Bakar Ba’asyir-red) tidak dicalonkan, kita tidak usah pilih dan ajak sebanyak mungkin orang untuk tidak memilih,” kata Munarman.
Dengan demikian, kata Munarman, jika mayoritas umat Islam dan rakyat Indonesia yang mendukung capres syariah memboikot pemilihan presiden, secara otomatis presiden terpilih dinyatakan tidak sah. “Sebab, suara pemilih tersebut minoritas, sedangkan yang memboikot pemilihan presiden dan justru mendukung capres syariah itulah yang mayoritas,” tambah Munarman.
Ketua DPP Front Pembela Islam (FPI) bidang Nahi Munkar tersebut juga menyayangkan tipologi sebagian orang yang gemar memprotes berbagai kebijakan pemerintah serta sistem yang berlaku di Indonesia, akan tetapi tidak melakukan tindakan riil sebagai wujud penolakan. “Jangan sekedar protes, tapi ketika diajak menumbangkan (kekuasaan) tidak mau,” ujar Munarman.
Dalam kesempatan tersebut, Munarman juga menyemangati umat Islam agar siap berjuang bersama-sama dalam mewujudkan adanya presiden syariah, termasuk jika hal itu harus ditempuh melalui jalan yang berlawanan dengan sistem yang berlaku saat ini. Diantaranya adalah, umat Islam harus siap menghimpun massa untuk menduduki Istana Negara dan sekitarnya selama tujuh hari tujuh malam. “Jumlah massanya harus jutaan, jangan sekedar tiga ratus orang. Dan harus mau bertahan paling tidak hingga seminggu,” kata Munarman.
Tegaknya syariat Islam di bumi pertiwi memang harus terus diperjuangkan, meski hingga tetes darah penghabisan. Sebab, seperti diungkap Munarman, bahwa sebenarnya landasan negara Indonesia adalah Islam, “Tidak ada satu undang-undang pun yang menyatakan bahwa dasar negara (Indonesia) adalah Pancasila,” tandas Munarman. Munarman kemudian menyebutkan bahwa pada pasal 29 UUD 1945 dinyatakan bahwa Indonesia ber-Tuhan pada Tuhan yang satu. “Tuhan yang satu adalah Allah SWT, bukan tuhan-tuhan agama lain yang jumlahnya ada tiga dan sebagainya,” tegas Munarman.
sumber: http://suara-islam.com/read4307-Munarman--Jika-Capres-Syariah-Tak-Diusung,-Boikot-Pemilu.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar